Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/1/2021). Keduanya datang untuk membahas beberapa hal terkait vaksin COVID-19.
Melalui kesempatan itu, Erick mengaku sistem distribusi vaksin COVID-19 tidak sempurna.
"Satu, mengenai distribusi, tadi kami sampaikan sesuai dengan penugasan kami dari Kementerian BUMN sudah menyiapkan sistem yang tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Erick dalam siaran langsung akun YouTube KPK, Jumat ini.
Baca Juga: Menkes Minta Bio Farma Kurangi Seremoni dalam Distribusi Vaksin COVID
1. Proses distribusi COVID-19 selalu dipantau
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK) Meski tak sempurna, Erick memastikan mulai dari file, boks, hingga proses pengiriman vaksin menggunakan mobil selalu dipantau. Erick berharap, para pimpinan daerah termasuk KPK turut memantau pemerintah terkait program vaksin COVID-19.
"Itu semua ada barcode-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail. Sehingga, penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik," kata pria berusia 50 tahun tersebut.
2. Meski sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK) Vaksin COVID-19 tahap I mulai didistribusikan sejak Minggu 3 Januari 2021 lalu. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 tahap I adalah 1,319 juta tenaga kesehatan, penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas tracing kasus COVID-19.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Selain itu, 195 ribu petugas pelayan publik esensial seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT), termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.
Erick mengingatkan, meskipun masyarakat divaksin, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
''Setelah kita divaksin, kita tetap harus 3M. Pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak dan tentu lain-lainnya," ujar dia.
Ia menambahkan, pemerintah berharap kedepannya tidak lagi tergantung kepada vaksin impor. Hal itu lah yang membuat pemerintah sedari awal mengembangkan vaksin merah putih. Namun, itu semua masih membutuhkan waktu.
"Dan kenapa hari ini juga bersama KPK dan juga Pak Menkes kita akan terus memantau vaksin merah putih secara bersama-sama. Karena, ini adalah merupakan game changer buat bangsa kita. Ketika kita mempunyai vaksin sendiri, tidak tergantung dengan vaksin yang ada dari luar negeri saja," katanya.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Palembang, 7 Daerah Mendapat Vaksin Awal
