Jaksa Agung Ingatkan Kejati NTB Tak Terburu-buru Eksekusi Baiq Nuril
PK Baiq Nuril ditolak oleh Mahkamah Agung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Terpidana kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun, hari ini mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Ia datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi anggota DPR RIdari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka dan tim pengacaranya. Kedatangannya itu dijelaskan Rieke, untuk menyerahkan lebih dari 100 surat permohonan penangguhan eksekusi yang terdiri dari berbagai instansi dan perorangan.
Tak lama berselang, sekitar pukul 10.45 WIB, mereka pun keluar dari ruang pertemuan bersama dengan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo. Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengingatkan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terburu-buru dalam mengeksekusi Baiq.
"Saya sudah menyatakan, perintahkan kepada Kejati NTB, untuk jangan dulu berbicara eksekusi. Kita tidak terburu-buru melaksanakannya, apa lagi sekarang ini. Saya nyatakan bahwa eksekusi belum dilaksanakan," ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Baca Juga: Jaksa Agung: Kami Tidak Akan Terburu-buru Mengeksekusi Baiq Nuril
1. Kejagung tinggal tunggu amnesti dari Presiden
Prasetyo menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri telah menyatakan, ketika Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan memberikan amnesti, maka akan melalui proses pertimbangan hukum terlebih dahulu oleh DPR. Ia pun memastikan, proses tersebut telah selesai dan hanya tinggal menanti keputusan Presiden.
"Proses hukumnya sudah selesai, tinggal tentunya menunggu kebijakan Presiden. Saya tahu persis, ketika saya laporkan beliau (Jokowi), beliau akan berikan amnesti untuk kasus ini," jelasnya.
Baca Juga: Jaksa Agung: Baiq Nuril Tak Akan Mendekam di Penjara