Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Adi Setianto mengatakan, meski para pekerja sudah memiliki rumah sendiri, maka mereka tetap wajib menjadi peserta Tapera. Tentu, mereka tetap akan mendapatkan manfaatnya.
"Kalau sudah punya tanah, ada pinjaman untuk membangun rumah disalurkan dari perbankan dan non-bank multifinace. Jadi, kalau sudah punya rumah, masa sih lima tahun gak butuh renovasi? Silakan mengajukan nanti penyalurannya lewat bank atau lembaga pembiayaan perumahan," ucap Adi dalam diskusi virtual, Jumat (5/6).
Baca Juga: WNA Wajib Jadi Peserta Tapera, Bagaimana Jika Kembali ke Negara Asal?
1. Ada 3 kriteria untuk menerima manfaat dari BP Tapera
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat) Adi menjelaskan, ada tiga kriteria bagi peserta agar mendapatkan manfaat dari Tapera. Pertama, akan diprioritaskan kepada masyarakat yang belum atau ingin memiliki rumah untuk pertama kalinya.
"(Kedua) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan gaji antara Rp4 juta sampai dengan Rp8 juta," katanya.
Terakhir, masyarakat yang sudah menjadi peserta BP Tapera minimal 12 bulan, akan menerima hasil manfaatnya.
"Yang tidak memperoleh manfaat berupa pembiayaan perumahan, para peserta di akhir akan mendapat manfaat berupa tabungan dan pemupukannya," jelasnya.
2. WNA yang sudah bekerja 6 bulan di Indonesia wajib jadi peserta Tapera
Ilustrasi dua orang tenaga kerja asing (TKA) melintas dengan sepeda motor di salah satu pintu masuk pabrik (ANTARA FOTO/Jojon Adi juga menjelaskan, WNA yang sudah bekerja selama enam bulan di Indonesia wajib jadi peserta Tapera. Pihaknya akan mengembalikan dana nasabah WNA, jika nantinya mereka kembali ke negaranya masing-masing.
"Kalau mereka kembali ke negara asalnya setelah bekerja di Indonesia misalnya selama 3 tahun, ada semua catatannya mulai dari saat mereka mendaftar, hasil pemupukannya juga tercatat. Dan ketika mereka pulang maka dana mereka yang ada di Tapera dikembalikan," jelas Adi.
Alasan pekerja asing wajib menjadi peserta Tapera, karena mereka mendapat penghasilan dari Indonesia. Menurutnya, mereka harus mengikuti prinsip gotong royong yang diemban Tapera.
"Dana yang dikumpulkan melalui para pekerja WNA tersebut bisa dimanfaatkan oleh BP Tapera untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan yakni, para peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.
3. ASN ditargetkan menjadi peserta pertama
IDN Times/Gregorius Aryodamar P BP Tapera menyatakan, peserta dari program Tapera adalah seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Baik pekerja yang dipekerjakan, mau pun pekerja mandiri.
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera , Eko Ariantoro menjelaskan, saat ini pihaknya menargetkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi peserta.
"Nah, kelompok pekerja ini ada dari kelompok ASN dan ini akan menjadi fokus kami di 2020 dan 2021," katanya.
Secara bertahap, Tapera akan meluaskan kategori pesertanya. Di antaranya, pegawai dari BUMN, BUMD, BUMDes, TNI-Polri, dan pengembangan layanan Tapera melalui aplikasi digital yang dimulai pada 2022 dan 2023.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Baru kemudian akan masuk ke pekerja swasta, termasuk di dalam para pekerja ini adalah pekerja mandiri, termasuk di dalamnya pekerja-pekerja informal," jelasnya.
Untuk diketahui, ASN selama ini telah menjadi peserta tabungan perumahan wajib yaitu, program Tabungan Perumahan (Taperum). Ketika BP Tapera beroperasi, tabungan ASN di Taperum akan dialihkan ke BP Tapera.
Eko menjelaskan, ASN yang nantinya akan menjadi basis pengelolaan di tahap awal ada sekitar 4,2 juta orang. Pihaknya juga sudah memetakan, berapa potensi orang yang akan menjadi peserta Tapera.
"Kami sudah dapat arahan dan persetujuan dari Komite. Dalam 5 tahun pertama, sekitar 13 juta peserta. Ini adalah kelompok peserta," jelasnya.
4. PP Tapera tidak ujug-ujug langsung ada
Ilustrasi investasi. (IDN Times/Mia Amalia) Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, berdasarkan badan pusat statistik (BPS), penduduk Indonesia tahun 2020 ada 270 juta orang. Kemudian, kebutuhan rumah per tahun diperkirakan ada 800.000.
"Oleh karena itu pada awal RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) sebelumnya, dibuat program 1 juta rumah, dalam rangka memfasilitasi perumahan bagi tambahan keluarga baru," jelasnya.
Selain itu, terkait PP Tapera, Eko menegaskan tidak ujug-ujug langsung ada. Menurutnya, aturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Jadi, di Undang-Undang itu, sudah diamanatkan untuk dibentuk Tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi, kalau merujuk kepada Undang-Undang itu, artinya sudah sekitar 9 tahun kita menunggu saat seperti ini," ucapnya.
"Dalam waktu dekat, ini kita semua berupaya untuk segera mengimplementasikan operasionalisasi dari Tapera, dengan membuat aturan turunan untuk operasional tersebut," katanya lagi.
Baca Juga: Jokowi Teken PP Tapera, Gaji Pekerja Bakal Dipotong 3 Persen