Himbara Siap Sukseskan Program Bantuan Tunai 2021
Penyaluran untuk 29,9 juta keluarga di 514 kota
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beserta 3 Bank Himbara lainnya, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyukseskan penyaluran Bantuan Tunai 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pada tahap pertama, bantuan ini akan disalurkan ke lebih dari 26.9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 514 Kota di seluruh Indonesia. Program Bantuan Tunai 2021, semula bernama Program Bantuan Sosial, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan tiga bulanan dan Program Sembako yang akan disalurkan bulanan selama Tahun 2021. Selain kedua program diatas yang disalurkan oleh Himbara, terdapat juga program Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).
Presiden mengumumkan Program Bantuan Tunai 2021 secara serentak di Istana Negara pada Senin, 4 Januari 2021. Seremoni dilakukan secara offline dengan protokol kesehatan di Istana Negara dan terhubung online dengan 816 KPM Program Bantuan Tunai dari 34 Kantor Gubernur Seluruh Indonesia.
Baca Juga: Inovasi Bank BRI Luncurkan Platform Digital Saving “BRI Buka Rekening”
1. Total penyaluran hingga November sebesar Rp84,15 triliun
“Penyaluran bantuan sosial oleh Himbara di 2020 diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk dapat dilaksanakan kembali pada 2021”, jelas Sunarso Ketua Himbara dan Direktur Utama BRI.
Hingga November 2020, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terdiri dariBansos Sembako, Bansos Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan dengan total nilai penyaluran sebesar Rp84,15 triliun kepada 38,9 juta penerima. Sunarso mengatakan bahwa HIMBARA telah menjadi lembaga perbankan terpercaya di Indonesia, di mana dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya senantiasa menerapkan praktik good corporate governance dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Oleh karenanya, penyaluran dana bansos dipastikan telah sesuai peraturan berlaku dan tidak mengingkari perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama Pemerintah.