Warga Penolak Pembangunan Bandara NYIA Sulit Cairkan Dana Ganti Rugi

2. Karena dulu menentang, sekarang dipersulit?

Fajar mengaku sempat marah kepada BPN dan PN Wates karena merasa dipersulit dalam mengurus pencairan dana kompensasi. Menurutnya, proses ini tak semudah ketika pencairan dana masih berlangsung di tingkat desa.

"Apa ini ada kesengajaan karena para warga dulu menolak pembangunan bandara? Sekarang [kami] balik dipersulit mencairkan dana kompensasi. Apa mereka mau balas dendam?" ucapnya.

3. Warga yang sudah menjual lahannya masih menerima tagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Warga yang tanahnya telah dibeli PT Angkasa Pura I masih menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019. Menurut Fajar, tagihan pajak tidak seharusnya dikirim ke warga karena lahan tersebut sudah bukan milik mereka lagi.

"Terus artinya sidang konsinyasi itu apa? Kok, kita masih dapat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 ini," ungkapnya.

4. Gunakan jasa pengacara untuk urus pencairan dana kompensasi

Karena pencairan dana kompensasi lahan banyak dipersulit banyak warga yang menggunakan jasa kuasa hukum untuk mempercepat proses pencairan dana.

"Kalau pakai kuasa hukum memang cepat namun penerima dana kompensasi harus keluar dana besar untuk membayar jasa lawyer," terangnya.

5. Pemkab Kulon Progo akui masih ada warga yang belum cairkan dana

Sementara itu Sekda Kulon Progo, Astungkoro tak membantah hingga kini masih ada warganya yang belum bisa mencairkan dana kompensasi lahan meski sidang konsinyasi sudah selesai sejak tahun 2018.

"Masih ada namun saya tidak hafal jumlahnya berapa kepala keluarga," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (20/2).

Astungkoro juga tak mengetahui jumlah dana kompensasi yang belum terbayarkan. Namun dia berkilah, warga yang kesulitan mencairkan dana sebagaian besar terkendala dengan hak waris. Urusan tersebut makin sulit karena ada ahli waris yang tinggal di luar Kulon Progo bahkan di luar pulau Jawa.

Selain itu, adanya jual-beli lahan yang dilakukan di bawah tangan juga makin mempersulit pencairan dana kompensasi.

"Saya kira dua faktor itu yang menghambat warga terdampak pembangunan bandara yang masih kesulitan mencairkan dana kompensasi di Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo," ungkapnya.