TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Depok di Tangan PKS Disindir-Sindir, Walkot Idris: Jangan Buat Gaduh

18 tahun PKS memimpin Kota Depok

Salah satu lubang di trotoar Jalan Raya Margonda, Kota Depok (IDN Times/Dicky)

Depok, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal capaian PKS dalam memimpin Kota Depok. Seakan menjawab kritikan tersebut, Pemerintah Kota Depok kemudian membeberkan pembangunan yang sedang, maupun akan dilaksanakan di Kota Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, para politisi maupun pejabat tinggi negara diminta untuk saling jaga hati dan lisan. Begitupun saat memberi pernyataan agar tak membuat gaduh dan memberi statmen yang mencerahkan.

"Masa pasca pandemi rakyat, kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, jangan bertindak membuat suasana gaduh," ujar Idris, Senin (19/9/2022).

Baca Juga: PDIP Sindir PKS Urus Depok Saja, Jubir: Lebih Berhasil dari Solo

Baca Juga: Dua Lagu Baru Wali Kota Depok Menggema di Yonhub Cimanggis Depok

1. Depok dikecilkan dianggap singgung perasaan semua pihak

Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengenakan pakaian simbol adat Depok. (Istimewa)

Idris membantah statemen Hasto terkait PKS memimpin Kota Depok telah puluhan tahun. Padahal kader PKS memimpin Kota Depok baru seumur 18 tahun, yakni sejak 2006 hingga 2022. Statmen Hasto pun kemudian dianggap telah menyinggung perasaan semua pihak yang sudah memberi karya dan prestasi di Kota Depok.

"Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak, alhamdulillah Kota Depok terus mengalami kemajuan sampai saat ini," tegas Idris.

Idris menuturkan, pembangunan di Depok hingga kini terus mengalami kemajuan, mulai dari sisi pengelolaan keuangan, program pelayanan, pemberdayaan, hingga pembangunan. Hal itu dilakukan setelah kader PKS memimpin Kota Depok sejak 2006.

"Anggaran aspirasi dari Pemkot Depok setiap anggota DPRD sekitar Rp3 miliar, statemen itu juga melukai anggota DPRD Kota Depok yang banyak membantu kemajuan Depok," tutur Idris.

2. Diminta untuk tidak asbun

Salah satu kendaraan katagori mewah tampak mengisi BBM bersubsidi berupa pertalite di salah satu SPBU di Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Idris mengungkapkan, apabila pemerintahannya saat ini dinilai gagal, politisi maupun pemangku jabatan lainnya diminta melakukan evaluasi dan realisasi anggaran aspirasi. Menurutnya, anggaran yang dialokasi melalui anggaran aspirasi anggota dewan sudah berdasarkan kesepakatan bersama untuk membangun Kota Depok.

"Makanya jangan asal bunyi atau asbun," ungkap Idris.

Kenaikan harga BBM dan adanya penolakan dari unsur partai politik, bagi Idris tentu hal biasa dalam sebuah negara demokrasi. "Perwakilan pendemo kita terima kok, kita sampaikan kebijakan masyarakat, begitupun langkah yang kita ambil setelah kenaikan BBM," ucap Idris.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya