Demokrat Soroti RUU DKJ: Jangan Cabut Suara Rakyat!
Penunjukkan Gubernur secara langsung dianggap kemunduran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta buka suara terkait munculnya rencana Gubernur DKI Jakarta ditentukan oleh Presiden atas usulan DPRD DKI Jakarta dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Wacana tersebut, menurut Demokrat, bisa menjadi kemunduran dalam hal demokrasi.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pihaknya mendukung sistem yang sudah berjalan. Artinya, Demokrat setuju Gubernur Jakarta nantinya harus dipilih rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat.
"Dasar sistem demokrasi adalah rakyat jadi penentu siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Dengan penunjukan Kepala Daerah, artinya hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut. Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).
1. Legitimasi kuat demi mengatasi kompleksitas
Dengan penunjukkan langsung dari rakyat, maka legitimasi Gubernur jadi kuat. Ini merupakan modal utama dalam mengatasi masalah di Jakarta yang kompleks.
"Pemerintahan Jakarta yang lemah akan sangat mudah goyah dan tentunya berpengaruh dengan kegiatan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi," ujar Mujiyono.
Baca Juga: Pembahasan RUU DKJ Seharusnya Melibatkan Partisipasi Publik