TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Di Arab Saudi, Risma Beberkan Program Bansos untuk Kelompok Rentan

Sejumlah program kesejahteraan sosial untuk kelompok rentan

Menteri Sosial Tri Rismaharini jadi pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi/dok kemensos

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pandemik telah memukul semua sektor di Tanah Air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak.

Guna mendukung kelompok rentan tersebut, Mensos mengatakan, pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.

"Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tahun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau 7,5 juta dolar AS),” kata dia pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Risma Pamer Produk Buatan Disabilitas di Kerajaan Arab Saudi

1. Pemerintah membuat program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan

Menteri Sosial Tri Rismaharini terkesima dengan suara penyandang disabilitas netra, Oktria Nofianti, saat berkunjung ke Pangkal Pinang, Minggu (19/12/2021). (dok. Kemensos)

Menteri yang akrab disapa Risma itu menerangkan pemerintah juga membuat program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu.

Pandemik juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orang tuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

“Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” kata Risma.

2. Pengelolaan data bansos jadi prioritas Mensos

Menteri Sosial Tri Rismaharini gelar jumpa pers pemutakhiran DTKS di Kementerian Sosial pada Senin, (27/9/2021). (dok. Kemensos)

Risma juga memahami ada sejumlah tantangan, terutama karena letak geografis Indonesia serta terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.

“Pengelolaan data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” ujar Risma.

Baca Juga: Risma: Penyandang Disabilitas Bukan Aib, Tak Perlu Disembunyikan

3. Pemadanan DTKS dengan Data Kependudukan

Mensos Risma kenalkan New DTKS/Dok Kemensos

Agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, kata Risma, maka Kemensos telah melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri.

“Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali (verifikasi dan validasi) data, yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya