TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Kritikus Azas Tigor Jadi Komisaris LRT, Pengamat: Pembungkaman Halus

Azas Tigor kerap mengkritik Pemprov DKI Jakarta

Azas Tigor Nainggolan, Sidang Class Action Banjir Jakarta 2020 (IDN Times/Lia Hutasoit)
Verified
Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Nama Azas Tigor Nainggolan baru-baru ini menjadi sorotan setelah resmi diangkat menjadi Komisaris PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta pada 21 Maret 2023.

Padahal sebelumnya pria yang akrab disapa Tigor ini kerap mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama di bidang transportasi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pengangkatan Tigor sebagai komisaris untuk meminimalisir kritikan yang kerap dilayangkan Tigor ke pemerintah.

"Iya kelihatannya seperti itu ya, jadi untuk meminimalisir kritikan agar tidak banyak dilakukan oleh pak Azas Tigor, ya salah satunya dengan dijadikannya sebagai komisaris," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Heru Ajak Menteri Korsel Jajal LRT, Langkah Awal Investasi 

1. Sudah jadi pola umum pemerintah daerah

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan Wali Kota, Lurah sampai Camat di Taman Ismail Marzuki. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Ujang mengatakan tindakan tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI.

"Saya melihatnya seperti pola umum saja yang dilakukan oleh Heru ya kepada para pengkritiknya, salah satunya kepada Azas Tigor untuk diberikan tempat di komisaris PT LRT," imbuhnya.

2. Membungkam pengkritik sudah dilakukan pejabat orde baru

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin (IDN Times/Rochmanudin)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Ujang menambahkan pola tersebut sebenarnya sudah dilakukan pejabat di masa orde baru sampai saat ini untuk membungkam pengkritik.

"Ini sesuatu yamg umum dilakukan oleh pejabat untuk membungkam para pengkritiknya gitu, ini terjadi di masa orde baru hingga masa kini, dimana kalau ada orang yang kritis dimanapun dia ditarik dan dirayu dikasih tempat," terangnya.

Baca Juga: Heru Mutasi 20 Pejabat Pemprov DKI, 'Bersih-Bersih' Orang Anies?

3. Kritikus tidak lagi mengkritik karena jadi bagian pemerintah

Ilustrasi/Warga melintas di samping mural bertema kritik sosial di Jalan Cikaret, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada 3 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Dengan demikian, lanjut Ujang, pengkritik tersebut tidak lagi kritis karena sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah.

"Hal yang tidak bagus ketika para pengkritik itu ditarik dijadikan komisaris, kalau pengkritik dijadikan itu semua, maka lalu siapa yang akan menjadi kritikus? atau yang bisa mengawal atau mengawasi pemerintah daerah DKI Jakarta," ungkapnya.

Topik:
LRT Jakarta
pemprov dki jakarta
kritik
Transportasi Massal
komisaris
Update me
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Satgas Siapkan Sanksi Pencabutan Paspor Bagi Pengemplang Dana BLBI

Satgasus Korupsi Polri Petakan Masalah Ilegal Drilling

Departemen Kehakiman AS Tak Lagi Bela Donald Trump dalam Kasusnya

Pengadilan Jepang Tolak Pembatasan Toilet Perempuan bagi Transgender

Menlu Retno soal Al-Qur'an Dibakar: Itu Islamophobia!

Tawaf Wada dan Hukumnya, Haji Pertama Sekaligus Terakhir Rasulullah

Tampung Aspirasi Rakyat, Relawan Anies Gelar Musyawarah Reboan

Bunuh Pemain Sepak Bola, 3 Polisi Argentina Dipenjara Seumur Hidup

Panji Gumilang Blak-blakan soal Bunker di Ponpes Al Zaytun

Australia-India Jadi Batu Loncatan untuk Implementasi ASEAN Outlook