UU Kesehatan Beri Restorative Justice, Nakes Tak Langsung Kena Pidana

2. Majelis disiplin ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden

Edy menyatakan bahwa dalam UU Kesehatan ini telah mengatur bagaimana penyelesaian tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terseret kasus hukum. Majelis disiplin yang berada di bawah konsil kesehatan di tiap profesi kesehatan akan mengakomodasi penyelesaian sebelum pidana.

“Majelis disiplin ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden,” katanya. 

3. Aparat penegak hukum meminta rekomendasi majelis disiplin

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan majelis disiplin akan punya waktu maksimal 14 hari untuk sidang dan melakukan pendalaman atas permasalahan nakes yang diduga melanggar hukum. 

Dalam proses ini, aparat penegak hukum belum boleh melanjutkan kasus tenaga kesehatan atau tenaga medis. Dalam sidang ini, majelis disiplin melakukan sidang untuk mengetahui rekontruksi kejadian sehingga mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak. Ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan betul melanggar standar pelayanan, standar profesi, atau tidak.

“Jadi kalau ada nakes yang berurusan dengan hukum sebelum masuk tahap penyidikan, maka aparat penegak hukum meminta rekomendasi majelis disiplin,” kata Edy. 

“Dulu rekomendasi tidak mengikat. Ini karena ada dalam undang-undang jadi lebih mengikat,” katanya.