Riskesdas Mimika 2022 Menjadi Wujud Sinergi Lintas Sektor di Papua
Freeport sebagai pihak swasta turut berperan aktif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira menerima kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Rabu (5/7/2023). Pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2022 yang dilaksanakan di wilayahnya.
Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan bersama PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pusat Inovasi Kesehatan (PIKAT). Riset ini juga berafiliasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Baca Juga: Purnawirawan TNI AD di Papua Dapat 1.150 Paket Sembako dari Freeport
1. Kerja sama antar stakeholder, pemerintah dan swasta
Liza mengapresiasi kemitraan yang dilakukan dalam pelaksanaan Riskesdas Kabupaten Mimika di tahun 2022. “Apresiasi atas inisiatif, upaya dan hasil yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan di Kabupaten Mimika dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat disana. Keterlibatan stakeholder di daerah sangat penting untuk memastikan pengumpulan data yang dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut Liza menuturkan kebijakan kesehatan harus ditetapkan berdasarkan data dan evidence. Berdasarkan data hasil riset, pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai. Kementerian Kesehatan ingin mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendataan kesehatan. Selain pendataan rutin, pemerintah daerah diharapkan juga melakukan surveilans kesehatan dengan baik sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat.
Hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra. Reynold berharap hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 dapat diteruskan kepada lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar bermanfaat untuk penyusunan arah kebijakan bagi kabupaten di wilayah Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah.
“Riskesdas ini menjadi role model kemitraan pemerintah dan swasta untuk isu-isu kesehatan. Kami mendorong kabupaten atau kota lain secara mandiri dapat melakukan Riskesdas sebagai tolok ukur dari visi dan misi kepala daerah di Indonesia. Sebagai perwujudan Satu Data Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan maka kami menyerahkan data-data hasil riset ini agar dapat diakses oleh para peneliti,” jelas Reynold.
Baca Juga: Ekspor Tembaga Freeport Diperpanjang, Tinggal Tunggu Izin Kemendag