Jumlah KPM BLT Dana Desa Menurun Berkat Geliat BUMNDes
Beberapa daerah terdampak penurunan KPM BLT
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Meningkatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu saat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan secara daring terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jakarta, Senin (10/5).
"Banyak sekali BUMDes yang sudah mulai menggeliat. Sehingga desa ini menggunakan dana desa untuk ekonomi produktif. Kemudian mereka melibatkan warga yang semula KPM (BLT Dana Desa) dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT," terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca Juga: Kemendes Perkuat Sinergi dan Kerja Sama dengan Bank Mandiri
1. Banyak penerima manfaat masuk ke DTKS menyebabkan penurunan KPM BLT
Selain itu, Mendes PDTT mengatakan, penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pasalnya, BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini bertujuan menangani masyarakat desa terdampak Covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.
Editor’s picks
"Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS. Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa sudah banyak masuk DTKS yang tadinya belum masuk," ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Baca Juga: Salurkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Kemnaker-Kemendes PDTT Kolaborasi