Bawaslu Sebut Ada 33 Daerah Penyelenggara Pilkada Rawan Politik Uang
Bawaslu akan menggelar patroli selama masa tenang pilkada
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, iDN Times - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, ada 33 daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020 yang terindikasi rawan politik uang jelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.
Afif menjelaskan, 33 daerah itu terbagi dalam dua kategori yakni di tingkat kabupaten/kota sebanyak 28 daerah dan tingkat provinsi lima daerah.
"Dalam isu politik uang, 28 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 238 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang,” kata Afif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: KPK: Calon Kepala Daerah Pilkada Usia di Bawah 50 Tahun Lebih Tajir
1. Daftar daerah yang rawan politik uang di Pilkada 2020
Adapun daerah kabupaten/kota yang paling rawan politik uang antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kediri, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bulukumba (83,9).
"Sedangkan di tingkat pemilihan gubernur, lima provinsi terindikasi rawan tinggi dan empat provinsi masuk dalam kategori rawan sedang. Urutannya adalah Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Meningkat 2 Kali Lipat Jelang Pencoblosan