TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Cak Imin: Pelaksanaan New Normal Harus Diawasi dengan Ketat!

Sanksi tegas harus diberikan kepada pelanggar aturan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal dengan sangat ketat.

Ia menjelaskan, rencana Jokowi untuk hidup berdampingan dengan virus corona bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah resesi ekonomi serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal.

Baca Juga: Masuk Mal di Era New Normal, Ini yang Bakal Kamu Temukan dan Hadapi

1. Masyarakat yang melanggar peraturan new normal harus dikenakan sanksi

PSBB Jakarta Selatan (IDN Times/Fiqih Damar Jati)

Presiden Jokowi pun meyakini tatanan kehidupan normal baru dan bergulirnya kegiatan ekonomi bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi. Pelaksanaannya pun dibuat secara ketat.

"Kalau perlu setiap pelanggaran dijatuhi sanksi tegas. Sebab masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan upaya pencegahan baik di tempat-tempat umum atau tempat lainnya. Mau tidak mau kehidupan memang harus beradaptasi dengan wabah COVID-19. Namun, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat wajib dilakukan secara optimal," kata Cak Imin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/5).

2. Penerapan new normal harus tetap berpedoman pada pandemik di setiap daerah

ilustrasi penerimaan siswa baru atau PPDB di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Wakil Ketua DPR RI di bidang Kesejahteraan Masyarakat ini menjelaskan, penerapan tatanan kehidupan normal baru harus tetap berpedoman pada data pandemik di setiap daerah. Selain itu, perilaku masyarakat menggunakan masker dan sering cuci tangan harus terus ditingkatkan.

“Layanan kesehatan siap, lengkap dengan alat pelindung diri (APD) cukup dan ventilator yang tersedia di ICU. Dengan begitu, pemerintah dapat menekan angka penularan lebih cepat dan efektif. Selain itu tidak ditemukannya kasus baru yang jumlahnya skala besar," ujarnya.

3. Pemerintah harus berikan edukasi ke masyarakat dan institusi terkait protokol kesehatan

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ketum PKB ini juga meminta pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi terkait protokol kesehatan secara masif selama tiga minggu.

"Pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan COVID-19 sangat vital. Kontribusi perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian COVID-19 menjadi kunci utama berjalannya kehidupan new normal," tuturnya.

Baca Juga: Begini Protokol Kesehatan Naik Ojek Online di Era New Normal

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya