Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Kecintaan Diah Suradiredja pada hutan dan kelestarian ekosistem alam mendorongnya aktif dalam kegiatan organisasi dan program lingkungan serta menyuarakannya ke pemerintah Joko “Jokowi” Widodo.
Selain itu ia juga menjadi anggota Yayasan Keanakeragaman Hayati (Kehati) dan Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
1. Diah merupakan alumni kampus IPB
Kecintaan kepada lingkungan mulai tertanam semenjak kuliah di program studi Ekonomi Sosial di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pendidikan yang ia peroleh di ruang kelas dan pengalaman riset di hutan membuat dirinya menyadari bahwa potensi sumber daya dan manusia harus berkembang saling harmonis.
Baca Juga: 5 Masalah dan Solusi Pangan yang Menarik Dibahas Saat Debat Pilpres
2. Diah menerapkan ilmu yang dipelajarinya dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat
Usai menuntaskan kuliah tahun 1989, ia bersama peneliti Fakultas Kehutanan IPB mencari penyebab masalah tersebut lewat penelitian di Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.
Sebagai seorang konsultan ekonomi sosial, ia mendalami kehidupan masyarakat lokal dan adat, yang bagaimana membangun hormonisasi antara para-pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
3. Diah dorong pemerintah untuk melakukan ketahanan sawit
Pada tahun 2017 Diah juga pernah mendorong pemerintah terkait Rancangan Peraturan Presiden ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk bisa dikeluarkan pada tahun 2018.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ada sejumlah perubahan dalam rancangan Perpres ISPO antara lain pembentukkan Dewan ISPO yang diketuai langsung Menteri Pertanian. Dalam dewan ISPO, terdapat dewan pengarah yang diisi sejumlah menteri terkait dan anggotanya setingkat dirjen untuk menjaga kebijakan dan dinamika yang akan terjadi di masa mendatang.
4. Selain itu, Diah juga mendorong petani sawit untuk mengikuti sertifikasi
Budidaya Kelapa Sawit - PT.Natural Nusantara Perkembangan lain dalam dalam perpres ISPO adalah petani diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Menurut Diah, ada waktu transisi sebelum ISPO bersifat mandatori bagi petani pada 2020.
Selama masa transisi, kompetensi petani akan dilatih untuk persiapan menjalankan prinsip dan kriteria ISPO. Hingga tahun 2018, sertifikasi ISPO petani baru dimiliki 3 Koperasi Unit Desa (KUD) sawit dan satu asosiasi petani swadaya.
Baca Juga: Jelang Debat Capres Kedua, BPN Sebut Persiapan Prabowo Sudah Matang
