TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Delik Agama dalam RKUHP Bisa Dipolitisasi saat Pilkada dan Pilpres

Karena isu agama kerap 'digoreng' politisi

IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) lagi-lagi menuai kritik keras dari banyak kalangan. Kali ini kritik tersebut datang dari putri Presiden RI ke-4 Alissa Wahid. 

Dirinya mengkritisi RKUHP yang dirumuskan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan tersebut terkait dengan delik agama yang dapat mengancam kehidupan keagamaan dan toleransi antarumat.

Baca juga: Buat Petisi Penolakan RKUHP, Aktivis Perempuan Ini Tuntut 3 Hal ke DPR

1. Delik agama bisa dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Alissa Wahid juga menilai delik agama dalam RKUHP bisa dimanfaatkan oleh oknum politikus untuk menggoreng isu terhadap lawan politiknya  pada saat Pilkada dan Pilpres mendatang.

"Sentimen agama itu tumbuh wajar di masyarakat. Semua kelompok agama pasti punya pandangan tentang agama yang lain, tapi ketika ada kontestasi politik sentimen agama dipake jadi bahan bakar dan konfliknya bisa kemana-kemana," kata Alissa Wahid di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/03).

2. Ada pasal yang bisa memicu intoleransi

IDN Times/Sukma Shakti

Pasal 328-330 dalam RKUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dianggap memudahkan masyarakat untuk diadu domba terkait isu agama antar golongan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Misal kandidat B bilang kita harus menghindari pemuka agama yang suka mengadu domba, gampang tuh nanti saya gunakan pasal ini untuk membawa rombongan memburu dia padahal kepentingannya politik," ujar Alissa.

Dirinya menilai hal tersebut sangat merugikan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara khususnya dilingkup sosial masyarakat yang memiliki keberagaman didalamnya.

"Ketika sudah selesai (Pilkada dan Pilpres) politikusnya udah duduk ngopi-ngopi bareng, tapi kebencian yang ada pada kelompok masyarakat sudah kadung tinggi, sampah kebenciannya menetap," terang Alissa.

Baca juga: Tanggapan Ketua DPR soal 4 Isu Terkini: Pengamanan Parlemen Hingga RKUHP

 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya