TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Loh Untung Ruginya Banyak Partai Politik di Indonesia

Indonesia harus belajar dari Amerika?

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, IDN Times - Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak partai politik (multipartai) di dalam sistem pemerintahannya, karena sesuai asas yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi.

Partai politik bermunculan setelah runtuhnya Orde Baru, karena keran demokrasi seakan terbuka lebar usai dikunci rapat oleh rezim Soeharto. Reformasi menjadikan partai politik tumbuh subur di Tanah Air.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, sedikitnya ada 20 partai politik nasional dan empat partai lokal yang meramaikan pemilu serentak 2019. Lalu, apa sih untung dan ruginya jika Indonesia memiliki banyak partai?

Baca Juga: Biar Tetap Eksis, Partai Gelora Harus Rekrut Kader Militan PKS

1. Kelebihan banyak partai adalah masyarakat punya banyak pilihan menyerap aspirasinya

IDN Times/Rochmanudin

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, lahirnya sejumlah partai politik setelah reformasi, karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak bisa diserap maksimal oleh partai yang telah eksis sebelumnya.

“Ya karena masyarakat heterogen, akhirnya semua ingin berkuasa. Apa untungnya? ya masyarakat punya banyak pilihan. Banyak program-program yang disampaikan oleh banyak partai itu, sehingga masyarakat memiliki alternatif memilih partai mana yang terbaik,” kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin (18/11).

2. Kekurangan multi partai adalah banyak kepentingan dan konflik

(Susunan Wamen Kabinet Indonesia Maju) IDN Times/Teatrika Putri

Namun, Ujang mengatakan, lahirnya banyak partai baru sekarang ini tidak diimbangi dengan konsistensi partai dalam menjalankan program dam ideologinya di lapangan, sehingga lebih banyak dampak negatifnya.

“Kekurangnnya terlalu banyak, politik menjadi gaduh, lalu banyak kepentingan, konflik dan intrik-intrik,” kata dia.

3. Banyak partai politik melahirkan politik transaksional

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Menurut Ujang banyak partai politik di Indonesia juga akhirnya melahirkan politik transaksional, yang tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

“Ya misalnya kayak kemarin, banyak partai koalisi Jokowi yang gaduh tidak kebagian jatah di kabinet. Akhirnya kan lahir opsi adanya wakil menteri, itu untuk akomodir partai yang belum kebagian jabatan seperti Hanura dan lain-lain,” kata dia, mencontohkan.

Baca Juga: 3 Menteri Jokowi Ini Masih Menjabat Ketua Umum Partai Politik

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya