PDIP: Pemerintah Tak Boleh Telantarkan Pencari Suaka di Kalideres!

2. Pemerintah wajib melindungi para pencari suaka

Meski pun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB, sambung Charles, pemerintah telah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Meski pun belum lengkap, namun telah memuat sejumlah prinsip yang selaras dengan dua regulasi internasional tersebut.

Indonesia juga sudah mengadopsi Deklarasi New York terkait Pengungsi dan Migran yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi pengungsi.

“Jadi, mengurusi pencari suaka dan pengungsi itu adalah tanggung jawab RI sebagai bagian dari komunitas internasional,” ujarnya.

3. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk telantarkan para pencari suaka

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI dan pemerintah pusat untuk menelantarkan para pencari suaka di Kalideres.

“Negara seperti Yordania saja menghabiskan 25 persen APBN-nya untuk mengurusi pengungsi, meski Indonesia tidak harus menjadi Yordania dalam menangani pencari suaka. Tetapi masak kita yang baru mengurus 1.000-an orang pencari suaka saja sudah sedemikian ingin lari dari tanggung jawab moral kemanusiaan ini,” tegasnya lagi.