TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pimpin Rapat Reformasi Birokrasi, Wapres Ingatkan soal Penghasilan ASN

Wapres minta masukan dari sejumlah menteri terkait efisiensi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Dok. Setwapres)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Ma’ruf Amin hari ini memimpin rapat Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Dalam sambutannya, Wapres menegaskan akan melakukan perampingan, dengan memangkas sejumlah jabatan strategis di pemerintahan, salah satunya pejabat setingkat eselon III.

Kebijakan tersebut, kata Ma’ruf, merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai bentuk efisiensi birokrasi di pemerintahan.

"Menindaklanjuti arahan presiden berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselon III ke bawah juga harus segera direalisasi,” kata Ma’ruf melalui video conference, Senin (29/6).

Baca Juga: Bappenas Jadi Instansi Pertama yang Ganti Eselon III-IV dengan Robot

1. Wapres mengingatkan agar pemangkasan jabatan eselon tidak mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan ASN

Wakil Presiden RI Maruf Amin (Dok. Setwapres RI)

Ma’ruf menjelaskan, kebijakan ini akan berjalan dengan baik jika ada persepsi yang sama antar pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait hal tersebut. Prinsip pemangkasan eselon, kata dia, jangan sampai mengakibatkan pengurangan penghasilan dan tetap menjamin kelangsungan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dukungan regulasi reformasi birokrasi tersebut harus segera diselesaikan untuk memberikan payung hukum realisasinya. Utamanya yang berkenaan dengan jaminan kesamaan penghasilan yang diterima dan kepastian pola karier ASN yang dialihkan,” kata dia.

2. Wapres minta masukan dari sejumlah menteri terkait efisiensi jabatan eselon

Ilustrasi PNS memakai masker. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Dalam rapat kali ini, Ma’ruf mengatakan, pemerintah akan menentukan langkah-langkah percepetan reformasi birokrasi jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.

"Untuk itu, saya juga ingin memperoleh masukan soal sumbatan-sumbatan yang masih ada, sumbatan itu misalnya ada di mana saja, dan bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi sumbatan sehingga pelayanan publik, pelayanan oleh birokrasi bisa berjalan lebih optimal,” tutur dia.

Baca Juga: Eselon 3 dan 4 Dipangkas, Pemerintah Hemat Rp14 Triliun Per Tahun?

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya