UU Ciptaker Bisa Digugat Jika Hak Konstitusi Warga Tak Diakomodasi DPR

2. Pembuatan UU akan menyalahi aturan jika tidak melibatkan warga negara

Dia menjelaskan, sebuah UU akan menyalahi prosedur jika dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 20 Ayat 1-5, yang di antaranya adalah melibatkan warga negara dalam pembentukan suatu UU.

Dengan demikian, gugatan ke MK tersebut bisa menjadi batu uji gugatan formil bagi masyarakat sipil yang keberatan atas disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.

“Apakah saat pembentukannya (UU) hak-hak warga negara, prosedur demokrasi sudah terakomodasi. Misalnya prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian diwakili oleh DPR, apakah DPR cukup mewakili dalam proses pembentukan UU ini. Nah itu bisa dijadikan batu uji apakah terimplementasi proses kedaulatan itu,” ujarnya.