TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

33.026 Orang Masih Belum Lapor LHKPN ke KPK, Legislatif Terbanyak

Deadline pengumpulan sampai 31 Maret 2023

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Deadline membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) tahun 2023 untuk periodik 2022 akan berakhir pada Jumat, 21 Maret 2023. Meski begitu, masih ada 33 ribu orang yang belum melaporkan hartanya pada KPK.

"KPK mencatat data pelaporan LHKPN dari total 372.649 Wajib Lapor sejumlah 339.623 telah menyampaikannya atau sebesar 91 persen. Sehingga masih ada sejumlah 33.026 Wajib Lapor (8 persen) yang belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan LHKPN," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: Istri Doyan Flexing Kekayaan di Medsos, Sekda Riau Akan Dipanggil KPK?

1. Tingkat kepatuhan legislatif paling rendah sejauh ini

Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati (IDN Times/Aryodamar)

Ipi mengungkapkan tingkat kepatuhan paling rendah sejauh ini berasal dari Legislatif. Dari 20.078 wajib lapor, baru 13.834 yang sudah menunaikan kewajibannya atau setara 69 persen.

Ketaatan pelaporan LHKPN dari jajaran ekskutif sudah mencapai 92 persen. Dari 291.254 wajib lapor, tersisa 26.314 orang yang belum melaporkannya.

Sedangkan ketaatan pelaporan LHKPN pada jajaran BUMN/BUMD sudah mencapai 90 persen. Dari 42.681 wajib lapor, 38.590 orang sudah melaporkan hartanya.

2. Yudikatif punya kepatuhan tertinggi

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati. (dok. Humas KPK)

Tingkat kepatuhan tertinggi sejauh ini berasal dari jajaran Yudikatif. Dari 18.636 wajib lapor, sebanyak 18.259 orang sudah melaporkan hartanya.

"Atau sebesar 98 persen," jelas Ipi.

Baca Juga: LHKPN 2022, Harta Jokowi Naik Rp10 Miliar Jadi Rp82,3 Miliar

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya