Buruh Desak Kepala Daerah Nurut Kebijakan UMP 2023 Naik 10 Persen
Rumus penghitungan UMP dinilai membingungkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar kepala daerah di seluruh Indonesia menaati kebijakan pemerintah pusat, dengan menentukan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Nilai itu didapat dari inflansi tahun berjalan 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun yang diperkirakan 4 hingga 5 persen.
“Organisasi serikat buruh menyerukan agar UMK (upah minimum kabupaten/kota) di tingkat kabupaten/kota dan UMP (upah minimum provinsi) di tingkat provinsi minimal naiknya 10 persen. Kenaikan 10 persen masuk akal dan itu diperbolehkan oleh Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan),” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Minggu (20/11/2022).
Baca Juga: Resmi! Kenaikan UMP 2023 Tak Lebih dari 10 Persen, Ini Hitungannya
1. Rumus penghitungan UMP dinilai membingungkan
Meski begitu, Iqbal menilai, rumus yang menjadi dasar penghitungan kenaikan upah lewat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan menentukan kenaikan upah minimum tahun depan maksimalnya 10 persen ini membingungkan. Seharusnya, upah minimum tidak memiliki batas maksimal.
"Kalimat tentang maksimal 10 persen ini menimbulkan kebingungan, dan pengertian yang keliru tentang upah minimum. Upah minimum itu minimum, tidak ada kata maksimum,” kata dia.
Baca Juga: Pengusaha Waswas, Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Formula UMP 2023