Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik
PSI dianggap membohongi publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdebatan terjadi di DPRD DKI Jakarta usai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan senilai Rp8,383 miliar per orang atau Rp888,681 miliar untuk seluruh anggota DPRD yang berjumlah 106.
"Kami rasa gak pantas DPRD sebagai wakil rakyat itu mengajukan kenaikan gaji, tunjangan, dan anggaran yang tidak prioritas. Kami sebagai partai dan ini juga berlaku di fraksi menolak usul itu," kata Ketua DPW Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, saat dihubungi IDN Times, Rabu (2/12/2020).
Baca Juga: Elektabilitas PDIP dan PSI Naik di Tengah Maraknya Partai Baru
1. Ketua Pansus RKT dan Fraksi Golkar klaim PSI setuju kenaikan RKT
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, membantah pernyataan DPW PSI yang menyebut ada kenaikan gaji. Menurutnya, penambahan biaya RKT itu digunakan untuk kegiatan yang besentuhan langsung dengan masyarakat.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan dirinya kecewa dengan sikap PSI. Sebab, menurut Taufik, Fraksi PSI telah setuju karena ikut hadir dan meneken notulensi rapat terkait.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," jelas Taufik.
Senada dengan Taufik, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Basri Baco, membenarkan Fraksi PSI telah setuju dengan anggaran itu sejak awal. Menurutnya, PSI telah membohongi publik.
"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya, tidak beretika," kata Basri Baco.
Dalam absensi rapat RKT pada Senin, 16 November 2020 yang dibagikan kepada wartawan, nampak ada tiga anggota Fraksi PSI yang tergabung dalam pansus RKT. Dari ketiga orang tersebut, hanya Anggara Wicitra yang menandatangani daftar hadir itu.
Menanggapi hal itu, Michael menantang agar notulensi dibuka ke publik sehingga perdebatan yang terjadi bisa dilihat semua pihak.
Baca Juga: Survei: Elektabilitas PDIP, PSI dan PKS Meningkat