TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ketua KPK Sebut 7 Area Rawan Korupsi di Daerah

"Jangan bebani para pembantu dan staf dengan upeti."

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas sehingga tidak tergiur untuk korupsi. Ia mencontohkan kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo yang melibatkan Bupati Puput Tantriana Sari.

“Apa yang bisa dilakukan Gubernur dan Bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu Bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf Bapak dengan upeti,” dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Massa BEM SI Geruduk Gedung KPK, Serukan Firli Bahuri Dipecat!

1. Firli: Ada 7 area rawan korupsi di daerah

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Firli menghitung setidaknya ada tujuh area rawan korupsi di daerah yang perlu diaawasi, yakni reformasi birokrasi, rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan filantropi dan sumbangan, refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19 pada APBD, penyelenggaraan bantuan sosial, pemulihan ekonomi nasional; serta terkait pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Karena sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan untuk korupsi. Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi,” ujar Firli.

2. Ada lima peran penting kepala darah dalam pemberantasan korupsi

Ketua KPK, Firli Bahuri (Dok. Humas KPK)

Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional dalam konteks pemberantasan korupsi. Dia menyebut ada lima peran penting kepala daerah.

Peran penting tersebut yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan di daerah, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian, kemudahan investasi dan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan daerah.

“Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi,” ujarnya.

Baca Juga: Tanggapi Demo BEM SI, KPK Klaim Selalu Dengar Saran Mahasiswa

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya