Mengenang 4 Kebijakan Ahok yang Diubah Anies Baswedan

2. Imunisasi tak jadi syarat masuk daftar Sekolah Dasar (SD)

Tiga tahun lalu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Instruksi nomor 10 Tahun 2015 tentang Imunisasi. Salah satu aturan yang tertuang dalam surat itu adalah mewajibkan imunisasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).  

Ahok beralasan bahwa mewajibkan vaksin sebagai syarat merupakan langkah Pemprov DKI untuk mencegah orangtua yang lupa memvaksin anaknya saat balita.

Kewajiban tersebut kembali dicabut oleh Anies hanya tujuh bulan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

“Kami gak ingin anak-anak tidak bisa mendapat pelayanan pendidikan karena syarat imunisasi yang belum lengkap. Setiap anak bisa daftar sekolah dan wajib membawa kartu imunisasi. Kalau gak punya akan disiapkan formulir untuk melengkapi kartu dan imunisasinya,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarya, Senin, (21/5).

Anies menambahkan bahwa imunisasi dan pendidikan merupakan dua hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.  “Kami wajib mendidik dan menyiapkan imunisasi,” jelasnya.

3. Mencabut larangan sepeda motor di kawasan Sudirman-Thamrin

Tiga bulan setelah menjabat, Pemprov DKI Jakarta kepemimpinan Anies-Sandiaga Uno langsung mengubah peraturan yang dibuat Pemprov pada masa kepemimpinan pendahulunya dalam bidang lalu lintas. Anies-Sandiaga mencabut larangan melintas di kawasan Thamrin bagi pengendara sepeda motor. Hal itu mereka lakukan karena ingin ada kesetaraan di jalanan Jakarta.

“Jakarta bukan cuma punya sebagian orang, Jakarta punya semua,” ujar Anies pada awal 2018.

Keinginan Anies-Sandiaga itu dapat terwujud setalah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil yang dilakukan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) larangan motor. Permohonan keduanya dikabulkan MA melalui putusan nomor 57/P/HUM/2017.