TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PDIP Ajukan 3 Syarat Gerindra dan PKS Bisa Masuk Pemerintahan Jokowi

Salah satunya adalah keputusan para 'dewa'

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, partai dari kubu oposisi bisa saja bergabung dan masuk dalam lingkaran pemerintahan. Ia bahkan menyambut baik siapapun partai yang akan masuk dalam pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Kemenangan ini dilihat sebagai kontestasi politik. Kami yakin untuk menang-kalah sebatas kontestasi. Dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak ada kalah menang. Mitra seperti Prabowo-Sandi dan partai pengusung bukan musuh tapi mitra demokrasi," kata Aria dalam program ILC di TVOne, Selasa (9/7) malam.

Meski demikian, ada sejumlah ketentuan apakah partai oposisi seperti Gerindra dan PKS bisa masuk dalam lingkar pemerintahan. Apa saja?

Baca Juga: Rekonsiliasi Juli, Prabowo Minta Jokowi Bebaskan Pendukungnya

1. Berdasarkan keputusan para 'dewa'

IDN Times/Irfan Fathurohman

Dewa yang dimaksud Aria adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden dan juga keputusan partai pendukungnya.

"Pak Jokowi sebagai presiden punya hak prerogatif yang akan dibicarakan dengan partai pengusung," ujarnya.

2. Persatuan dan kepentingan rakyat tetap nomor satu

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Lanjut Aria, seharusnya menjadi bagian di dalam atau di luar pemerintahan tidak masalah. Karena menurutnya yang terpenting adalah kepentingan rakyat bersama.

"Semua komponen termasuk Prabowo-Sandi juga harus ikut bekerja sama. Karena 5 tahun lagi masyarakat akan menilai. Mau di dalam atau di luar pemerintahan adalah sesuatu yang mulia, tergantung motivasinya," kata Aria.

Baca Juga: Wacana Rekonsiliasi Menguat, Dahnil Anzar: Pulangkan Rizieq Shihab

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya