Sepakati MLA dengan Swiss, Ini Keuntungan bagi Indonesia 

2. Memerangi kejahatan bidang perpajakan

Sejalan dengan itu, Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Ini sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melalukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

3. Prinsip retroaktif untuk tindak pidana yang sudah dilakukan sebelumnya

Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang  dilakukan sebelum berlakunya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan masa lampau.

4. Berharap dapat segera dimanfaatkan DPR

Perjanjian MLA RI - Swiss terwujud melalui dua kali putaran. Pertama dilakukan di Bali pada 2015 dan kedua pada 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan pertama. Kedua perundingan tersebut dipimpin oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Cahyo Rahadian Muzhar yang kini menjabat sebagai Dirjen AHU.

“Pascapenandatanganan perjanjian ini, kami berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat nantinya, segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya,” kata Yasonna.