Tipping Fee Kelola Sampah Disorot KPK, Luhut: Itu Cost Kebersihan!

2. Sempat disorot KPK pada bulan Maret lalu

Pada 6 Maret 2020, KPK memaparkan hasil kajian sektor kelistrikan, yakni pengelolaan sampah untuk Energi Listrik Terbarukan (EBT). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa KPK menemukan permasalahan sektor kelistrikan di dua aspek, yakni model bisnis dan basis teknologi.

KPK menyoroti tipping fee yang dinilai memberatkan Pemda. KPK mengatakan artinya biaya mengumpulkan sampah dari rumah tangga hingga ke tempat pengolahan sampah dianggap memberatkan daerah atau anggaran APBD. Kedua, tarif beli listrik memberatkan PLN karena menggunakan model "take or pay".

"Berapa pun sampah didapat, dibayar sesuai perjanjian. Kondisinya, jumlah sampah tidak sesuai target kuota sampah. Jadi, kalau sampah tidak sesuai jumlah yang diharapkan tetap dibayar dengan harga standar, sebaliknya juga ketika sudah menjadi listrik, listriknya tidak sesuai yang diperjanjikan standar dan tegangannya kurang tetap dibayar. Kondisi ini hanya menguntungkan pengusaha," kata Ghufron seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan jika PLTSa itu dijalankan, maka pemerintah perlu memikirkan beban anggaran sekitar Rp3,6 triliun.