BPN Klaim Temukan 17,5 Juta DPT Ganda, KPU: Masih Diperiksa

2. Indonesia dinilai masih bermasalah terkait data pemilih

Menurut Riza, harus dibedakan data pertama dari pemerintah DP4 diserahkan kepada KPU untuk menyisir. Kemudian, lanjut Riza, di dalam data itu ada orang yang usianya di atas 90 tahun. Ada juga orang yang umurnya masih di bawah 17 tahun.

"Ada temuan 17,5 juta DPT dengan data ganda. Kami tak ingin berprasangka. Tapi jangan sampai saat Pemilu selesai, ada gugatan soal data," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia masih bermasalah dengan data. Sebab, data KPU, Bawaslu, dan Kemendagri masih tidak sama.

3. Laporan DPT ganda akan dicek

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, laporan atau temuan tentang DPT ganda ini akan dicek dan dibersihkan. Menurut dia, data penduduk digunakan KPU untuk menyusun siapa saja yang ikut memilih. Terkait DPT ganda, KPU langsung rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dukcapil.

"Kenapa melonjaknya berdurasi 6 bulan itu masuk akal, karena pemerintah meminta Dukcapil untuk melakukan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali," ujarnya.

Arief menjelaskan, KPU mendapatkan update data pemilu yang sudah ditetapkan. Pihaknya telah meminta KPU Kabupaten dan Kota untuk memeriksa.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan. Kami sudah berkoordinasi dengan Dukcapil dan mengecek nama WNA. Sekarang masih on going pcoses," kata Arief.

4. Pemerintah tidak mengintervensi KPU

Terkait banyaknya warga negara yang mengajukan KTP dengan tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, itu berlaku bagi warga yang lupa tanggal lahir. Aturan itu telah diberlakukan sejak 2004. Tjahjo melanjutkan, pemerintah tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPU.

"Desember 2017 Kemendagri sudah menyerahkan DP4 ke KPU dengan jumlah 198 juta dari 263 juta penduduk, tetapi harus diingat KPU tidak harus menggunakan data DP4 dari Kemendagri, KPU punya data sendiri," ungkapnya.