Obat Kanker Dihapus dari Fornas, BPJS Watch: Tidak Memihak Pasien 

2. Keputusan Menkes merugikan para penyintas kanker

Menurut Timboel, Keputusan Menkes merugikan peserta JKN penyintas kanker. Mereka akan kesulitan memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup.

"Ini berkaitan dengan nyawa dan hak hidup orang. Gak hanya pasien JKN, Keputusan Menkes ini akan membatasi kalangan dokter dalam memberikan obat sesuai indikasi medis," jelasnya.

3. Defisit program JKN tak boleh dijadikan alasan

Timboel meyakini Keputusan Menkes dibuat untuk mengendalikan defisit program JKN. Padahal, mengacu data DJS BPJS Kesehatan, pembiayaan kanker relatif kecil dari total biaya INA CBGs.

Jumlah kasus kanker yang dibiayai JKN per Januari-Desember 2018 sebesar 1.990.091 dengan total biaya Rp2,9 triliun atau 3,35 persen dari total biaya INA CBGs sebesar Rp86,43 triliun.

"Pemerintah belum mampu mencari solusi atas masalah defisit ini tanpa menurunkan manfaat pelayanan kesehatan," kata Timboel.

4. Pemerintah diminta mencabut Keputusan Menteri

BPJS Watch meminta pemerintah mencabut Keputusan Menteri dan kembali memasukkan kedua jenis obat kanker dalam fornas. Selain itu, seluruh proses pembuatan regulasi JKN harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku seperti UU SJSN, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU RS, UU BPJS, melakukan uji publik, serta mensosialisasikannya sebelum aturan diberlakukan.

"Kami meminta pemerintah menghentikan pembuatan regulasi yang menurunkan manfaat pelayanan kesehatan," kata Timboel.