KPU Digugat Karena Larang Caleg Eks Napi, Begini Kata Komisioner
KPU dilaporkan ke DKPP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menilai penetapan tersangka kasus korupsi pada 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, bukan hal yang baru.
Sebab, menurut Ilham, hal yang sama pernah terjadi di Sumatra Utara dan daerah lainnya. Bahkan, bila dilakukan riset, ada anggota DPRD pernah melakukan korupsi berulang kali.
"Kalau misalnya anda riset sudah ada beberapa orang yang pernah korupsi masuk lagi korupsi lagi di DPR, itu sudah ada, Anda cek saja," kata Ilham di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Baca Juga: Bahas Caleg Napi, Menkopolhukam Undang 3 Penyelenggara Pemilu
1. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah terobosan hukum
Maka dari itu, Ilham menyebutkan, KPU melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.
PKPU tersebut dijadikan pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan Pileg 2019. Dalam bagian ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon ayat 7 huruf H dikatakan, yang boleh mencalonkan diri sebagai caleg adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
"Kalau kemudian orang yang korupsi kita berikan masuk lagi, kemudian korupsi lagi, waduh ini kan persoalan. Kita tidak mau hal itu terjadi dan ini juga apa yang kami putuskan adalah masukan dari masyarakat, masyarakat mungkin sudah gemas dengan melihat perilaku perilaku seperti ini sehingga kemudian, kok KPU tidak bisa sih memberikan semacam terobosan hukum terkait dengan ini. Nah, ini adalah upaya kami untuk kemudian masyarakat bisa memilih orang-orang baik," kata dia.
Baca Juga: KPU: Apapun Putusan MA soal Caleg Eks Napi Nyaleg Perlu Dihormati