Bappenas: Banyak Kepala Daerah Ubah Data Kemiskinan Jelang Pilkada
Garis kemiskinan daerah masih mengikuti nasional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap penyebab data kemiskinan Indonesia yang tidak akurat. Menurutnya, hal tersebut disebabkan kepala daerah kerap mengubah data kemiskinannya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Lucunya kalau mau Pilkada, turun. Diturun-turunkan (data kemiskinan), justru terbalik. Jadi waktu mau Pilkada garis kemiskinan dinaikkan sehingga Bansos lebih banyak, saat terpilih berusaha menurunkan garis kemiskinannya, sebagai prestasi kepala daerah,” kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR yang disiarkan virtual oleh TVR Parlemen, Rabu (1/7/2020).
Baca Juga: Menteri Bappenas Prediksi Angka Kemiskinan Capai 10 Persen di 2020
1. Ada perbedaan signifikan di data kemiskinan kabupaten dengan kota
Suharso mengatakan, persoalan garis kemiskinan memang selalu terjadi karena selama ini angka kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan nasional. Namun, setiap daerah punya garis kemiskinan sendiri.
“Contoh, kota Tasik Rp457.000 per bulan per kapita Kabupaten Tasik Rp311.848, Kota Padang Rp534.857, Kabupaten Bandung Rp345.177 tapi Kota Bandung Rp474.488 jadi kabupaten dan kota bedanya signifikan,” kata Suharso.
Baca Juga: Wapres Minta Data Kemiskinan Gunakan Metodologi Seperti BPS