BPN: Bimbel Bentuk Ketidakpuasan terhadap Pendidikan Formal

2. Bimbel menghilangkan banyak waktu anak

Padahal, kata Ledia, ketika seorang anak ikut bimbel, otomatis mereka harus kehilangan waktunya untuk mengembangkan potensi non-akademik.

“Ada banyak waktu yang hilang, bermain dan lain-lain. Kalau les olahraga atau porseni saya kira gak masalah, karena itu mengimbangi akademiknya dengan skill-nya. Probelmnya di situ,” tutur Ledia.

3. Ledia mengkritisi pemerintah soal UN

Lebih lanjut, Ledia melihat bimbel bisa eksis sampai sekarang ini karena pemerintah gagal dalam kurikulum.

“Kritik saya untuk pemerintahan sekarang, UN untuk SMA yang lalu tidak nyambung antara materi belajar dengan soal-soal ujian. Ini bukan bahan evaluasi kelulusan, tapi juga evaluasi sistem secara nasional,” kata dia.

4. Sejak kapan istilah bimbel eksis di Indonesia?

Pada awal 1980-an, bimbel muncul di Indonesia. Kehadiran bimbel saat itu, merujuk laporan yang dirilis Bank Indonesia “Komoditas Jasa Bimbingan Belajar,” terkait persiapan siswa kelas tiga (atau kini kelas 12) Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri.

Satu dekade kemudian, bimbel tak hanya melayani pelajar yang hendak masuk ke PTN. Ia juga melayani siswa-siswi dari segala jenjang pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA.

Kehadiran bimbel akhirnya direstui melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 5. Lembaga ini diakui negara sebagai Pendidikan Luar Sekolah atau Non-formal, bagian dari Lembaga Kursus dan Pelatihan.