TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Posisi PKS Pasca-Koalisi Adil Makmur Bubar

PKS gabung Jokowi-Ma'ruf gak ya?

IDN Times/Irfan Fathurochman

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyadari koalisi Indonesia Adil Makmur pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah berakhir.

Namun, Mardani merasa PKS akan lebih baik untuk membangun oposisi yang konstruktif bagi pemerintah. Dengan kata lain, partainya lebih baik memilih tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.

“Oposisi kritis dan konstruktif pilihan paling rasional dalam kondisi sekarang,” kata Mardani di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

Baca Juga: Prabowo Ingin Gerindra Tetap Oposisi, Begini Alasannya

1. PKS lebih memperkuat parlemen

IDN Times/Denisa Tristianty

Mardani yakin PKS mampu memperkuat parlemen menjadi pengkritik pemerintahan untuk fungsi check and balance. Ia pun mencontohkan seperti isu harga tiket pesawat.

“Kalau Pak Jokowi belum mampu menurunkan tiket pesawat dalam negeri, mana solusi dari kita. Jadi, ketika oposisi kuat yang diuntungkan publik karena ada check and balance system,” kata Mardani.

2. PKS berharap PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya tetap jadi oposisi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Meski telah dinyatakan Koalisi Indonesia Adil Makmur bubar pasca-Pilpres 2019, Mardani berharap, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga yakni PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya tidak merapat ke penguasa. Menurut dia hal itu akan memperburuk demokrasi.

“Kalau semua pindah cuma sedikit yang jadi oposisi yang dirugikan bukan PKS, publik yang dirugikan,” ucap Mardani.

3. Oposisi untuk antitesa pemerintahan

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Alasan lain, kata Mardani, PKS tidak ingin mengecewakan suara pendukungnya yang memberikan kepercayaan ke Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, langkah oposisi adalah langkah terbaik sebagai antitesa pemerintahan.

“Bukan benci, tidak ada, tapi menjadi antitesa. Artinya gini, kalau Pak Jokowi punya kebijakan quote unquote, katakan liberal, maka kita harus kembalikan ke tengah. kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat kita mau mempercepat, nah yang untung adalah rakyat dan publik itu sendiri,” papar dia.

Baca Juga: Demokrat Putuskan Oposisi atau Tidak Setelah 40 Harian Ibu Ani

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya