Kata Demokrat soal Amien Rais Minta Porsi Kekuasaan Jokowi 55:45
Demokrat siap menerima jatah kursi menteri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak sepakat jika bagi-bagi kursi kekuasaan, seperti permintaan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi. Menurut dia, hal itu bertentangan dengan idealisme Demokrat.
“Kita tidak transaksional, Partai Demokrat tidak transaksional, sepenuhnya kita dukung hak prerogatif presiden,” kata Syarief, di Komplek Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).
Seperti diketahui, PAN dan Demokrat adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur bersama Partai Gerindra dan PKS, pada Pemilu 2019. Mereka mencalonkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasca-Pilpres 2019, kubu pasangan capres-cawapres terpilih 2019-2024 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin mengajak rekonsiliasi, karena masyarakat dianggap sudah terbelah dan terpolarisasi.
1. Rekonsiliasi bukan bagi-bagi kekuasaan
Syarief memaknai rekonsiliasi bukan dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, kursi menteri kabinet adalah hak prerogatif Jokowi.
“Saya pikir rekonsiliasi kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan, yang kedua menyangkut masalah kekuasaan kita serahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi. Itu kan hak prerogatif presiden lebih bagus menghargai hak prerogatif Jokowi,” ujar dia.