TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PKS: FPI Tidak Bertentangan dengan Pancasila

PKS sindir Kemendagri

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HIdayat Nur Wahid (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menyebut pemerintah sedang mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, FPI tidak bertentangan dengan Pancasila.

“FPI tidak bertentangan dengan Pancasila ya. Bahkan berkali-kali Habib Rizieq berbicara memperjuangkan NKRI dan tidak ada wacana mengganti Pancasila,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

Baca Juga: Ini 4 Alasan Utama Izin FPI Belum Diperpanjang

1. FPI dinilai dekat dengan masyarakat

IDN Times/Fitria Madia

PKS memberikan pujian terhadap ormas Front Pembela Islam (FPI) yang hingga kini belum kembali mendapatkan SKT dari pemerintah. PKS menyebut FPI selama ini turut membantu masyarakat.

“Kegiatan FPI bahkan sangat dekat dengan rakyat karena mereka yang ada di garda terdepan dengan lainnya untuk membantu masyarakat misal korban banjir, dsb.” Kata HNW.

2. PKS sindir Kemendagri

IDN Times/Indiana Malia

Hidayat mengatakan izin FPI yang belum diperpanjang oleh Kemendagri bukan berarti menolak perpanjangan. Menurutnya, hal ini memerlukan proses.

“Jadi Kemendagri tidak perlu untuk FPI jadi sesuatu yang dibesar-besarkan sementara (ormas) yang lain tidak pernah ditanya apakah sudah memperpanjang izin atau belum,” ujar HNW.

3. Golkar sebut pernyataan Jokowi bukan politis

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa pemerintah akan mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) bukan pernyataan politis.

"Pernyataan Presiden Jokowi bukan lah politis, tentang keharusan adanya kewajiban organisasi kemasyarakatan yang harus selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila," kata Ace dilansir kantor berita Antara, Senin (29/7).

Baca Juga: Jokowi Sebut Izin FPI Tak Diperpanjang, Wasekjen Golkar: Bukan Politis

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya