Singgung Operasi Yustisi, Anies Bahas KTP Presiden Jokowi
KTP Presiden Jokowi Solo, bisa jadi Gubernur DKI Jakarta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyinggung Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat membicarakan soal operasi yustisi untuk mendata para pendatang yang masuk usai lebaran.
“DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu dari Solo, KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta? Boleh,” katanya di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).
“Sama seperti sekarang. Siapa pun boleh jadi calon bupati calon walikota di mana pun ya boleh, itu prinsip bahwa memang Indonesia itu memiliki kesetaraan, hanya masalah catatan kependudukan. Semuanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama yang punya kesempatan yang sama,” sambung dia.
Apakah karena itu, Anies lantas memberhentikan operasi yustisi?
1. Operasi yustisi tak tepat sasaran
Menurut Anies, operasi yustisi tak tepat sasaran karena hanya menyasar kepada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal, yang datang ke Jakarta itu juga berasal dari orang-orang elite.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi ini. Yang kena tuh yang di pinggir kali di bedeng-bedeng. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata dia.
Baca Juga: Sudah 3 Hari, Kondisi Ibu Ani Yudhoyono Semakin Menurun