TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sudah Berdiri 10 Tahun, Kerangkeng Bupati Langkat Dipastikan Ilegal 

Kerangkeng katanya dipakai untuk menampung pecandu narkoba

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diduga punya penjara di rumahnya untuk perbudak pekerja sawit (dok. IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin tidak berizin alias ilegal. Banunan tersebut berdiri sejak 2012 atas inisiatif Terbit.

“Bangunan tersebut belum terdaftar dan memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Bentuk Nyata Perbudakan Modern

Baca Juga: Kakak Bupati Langkat Bungkam soal Kerangkeng Manusia di Rumah Adiknya 

1. Kerangkeng memiliki luas 36 meter

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diduga punya penjara di rumahnya untuk perbudak pekerja sawit (dok. IDN Times/Istimewa)

Ramadhan menjelaskan, bui tersebut memiliki luas hanya 36 meter yang disekat menjadi dua dengan kapasitas lebih dari 30 orang. Hal tersebut terungkap berdasarkan penyelidikan Polda Sumatera Utara.

“Berdasarkan hasil lidik awal, luas lahan satu hektar kemudian luas gedung 6x6 yang terbagi menjadi dua kamar dengen kapasitas lebih dari 30 orang. Di mana, per kamar dibatasi dengan jeruji besi layaknya bangunan sel,” ujar Ramadhan.

Baca Juga: Polisi Diadang Warga saat Evakuasi Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

2. Kerangkeng pernah dihuni sebanyak 48 orang

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diduga punya penjara di rumahnya untuk perbudak pekerja sawit (dok. IDN Times/Istimewa)

Ramadhan menjelaskan, kerangkeng tersebut merupakan penampungan untuk pecandu narkoba dan juga pelaku kenakalan remaja yang diserahkan oleh keluarganya kepada pengelola untuk pembinaan. Keluarga menyerahkan kepada Bupati Langkat untuk dilakukan pembinaan dengan surat pernyataan.

“Jumlah warga binaan yang semula 48 orang, tinggal 30 orang. Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya,” ujar Ramadhan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya