Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Cyber Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum menyebut adanya dugaan penggelembungan suara Pilpres di wilayah Jawa Timur.
Menurut Agus, dalam kurun kurang dari satu tahun sebelum Pemilu 2019 dilaksanakan, terdapat dugaan kenaikan 5,2 juta suara di Jatim.
Baca Juga: Prabowo-Sandiaga Klaim Menang 54 Persen, BPN Tantang Adu Data
1. Dalam setahun 5,4 juta suara bertambah di Jatim
IDN Times/Irfan fathurohman Agus menyebutkan di Jatim ada dugaan penggelembungan suara 5,4 juta. Pada Pilkada Jatim 2018, jumlah pemilih sah ada 19,5 juta, namun saat Pilpres berubah menjadi 24,7 juta pemilih.
"Di Jawa Timur terjadi suara yang aneh. Pilkada Juni 2018, baru tahun lalu pemilih sah nya ada 19,5 juta. Pilpres kemarin 17 April tiba-tiba naik menjadi 24,7 juta. Kurang dari 1 tahun, 5,4 juta suara bertambah," kata dia dalam acara betema "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang digelar BPN di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
2. Selain di Jatim juga terdapat data invalid di Jawa Tengah
IDN Times/Irfan fathurohman Selain di Jawa Timur, kata Agus, ada indikasi dugaan penggelembungan suara di wilayah Jawa Tengah. Total dugaan data invalid ada 7,8 juta pemilih.
“Ini berarti dugaan ada pemilih siluman, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah data yang kita laporkan invalid ada 7,8 juta. Yang kemudian jadi kenyataan 5,2 juta dia gunakan," kata dia.
3. Di Nganjuk ada 485 ribu KK diduga palsu
Lebih detail, Agus menjelaskan, di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ada 485 ribu kartu keluarga (KK) diduga palsu. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja mengubah KK 2002 menjadi KK 2011 berbasis KTP Elektronik (e-KTP).
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Di Nganjuk ada orang ber-KTP palsu dan ber-KK palsu, itu ada lebih dari 50 persen. NKK-nya itu 2002, tetapi kemudian formatnya persis seperti KK di 2011, dan itu ada lebih dari 50 persen (458 ribu). Itu artinya sebuah kesengajaan mereka mereka-reka KK yang semestinya 2002 seperti KK SIAK atau KK e-KTP," tutur dia.
“Ini sudah pasti bukan ketidaktahuan, tapi pasti mereka menempel-nempelkan, mengubah KK itu seolah-olah KK 2011," kata Agus, menambahkan.
4. Data Situng KPU dianggap orderan
IDN Times/Debbie Sutrisno Di acara yang sama, Ahli Informasi dan Tekhnologi (IT) dari Institut Tekhnologi Bandung (ITB) Khoirul Anas mengungkapkan sejumlah fakta temuan timnya, terkait publikasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 ke Sistem Informasi dan Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam temuan pertamanya, Anas menyebut, data yang diinput petugas Situng KPU adalah data orderan. "Dari tim data monitoring bisa dilihat ada yang tidak sesuai dengan matematik, ada yang jelas kesengajaannya, data order," kata dia.
Dia mengambil contoh satu temuannya, ada data perolehan suara untuk paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga yang dihapus. "Dan data yang dihapus ini 02 menang (seharusnya). Data diubah yang tadinya sudah ada diubah lagi, di mana 01 ditambah, 02 dikurangi," ujar Anas.
"Kemudian ada juga perubahan di angka kehadiran (pemilih di TPS) di mana 01 nya menang. Jadi di situ angka kehadirannya ditambah biasanya," tutur dia, melanjutkan.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Ahli Hukum Akan Buat Surat Wasiat
