Dana Perbatasan Rp7,7 T, Tito: Biar Gak Tergantung Negara Tetangga
Upaya penumbuhan ekonomi dan keadilan di perbatasan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tito Karnavian, mengatakan total akumulasi dana yang telah disetujui Presiden Jokowi "Jokowi" Widodo untuk pembangunan kawasan perbatasan pada 2023 menyentuh Rp7,7 triliun.
Dana ini digunakan untuk berbagai fokus pada pembangunan perbatasan negara, baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
"Rp7,7 triliun itu untuk membangun daerah perbatasan. Jadi agar ada keadilan bagi rakyat di perbatasan. Kedua, agar tumbuh menjadi sentra ekonomi baru," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
Dia mengatakan, banyak potensi-potensi perikanan hingga perkebunan yang ada di daerah perbatasan. Hal itu perlu dikelola agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain.
"Itu banyak sekali potensi. Sehingga kita tidak tergantung kepada (negara) sebelah. Kita yang membanjiri produk kita ke negara sebelah," katanya.
Baca Juga: Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan Perbatasan NKRI
1. Hadapi krisis pangan akibat climate change
Sementara, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel
mengatakan, upaya pemerintah membangun daerah perbatasan juga harus disusul dengan pembangunan ekonomi seperti disektor pertanian, perkebunan, bahkan kelautan.
"Yang mana kita tidak hanya kegiatan dalam negeri tetapi bagaimana Kelautan ini bagian dari upaya menghadapi krisis pangan akibat climate change," katanya.
Dia berharap bisa mendorong kegiatan diperbatasan dengan anggaran yang juga digodok di DPR.
Baca Juga: BNPP: Indonesia Saat Ini Telah Memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara