Gubernur Anies Klaim Reklamasi Ancol Tak Ganggu Nelayan, Benarkah?

2. Aktivitas pengerukan di kawasan Ancol sudah membentuk 20 hektar daratan

Anies menjelaskan proses pengerukan sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan menghasilkan lumpur dengan berat 3,4 juta meter kubik. Ia mengatakan proses pengerukan dan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah.

"Program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Lumpur yang diambil dari sungai dan waduk kini sudah membentuk daratan seluas 20 hektar. Aktivitas itu, kata Anies perlu diberi alas hukum untuk memenuhi syarat legal dan administratif. 

"Untuk itulah kemudian Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 tahun 2020 dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik," ujarnya lagi. 

3. Anies mengklaim perluasan kawasan Ancol sudah sesuai aturan hukum

Anies juga menjelaskan pelaksanaan perluasan kawasan Ancol telah sesuai hukum karena dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Menurut Anies aktivitas itu telah menaati seluruh ketentuan hukum termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

"Nantinya menjadi pantai yang terbuka untuk rakyat, kawasan liburan bagi semua dan Insya Allah bisa menjadi pusat liburan bagi masyarakat Indonesia bahkan Asia Tenggara," kata dia.