TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

JK Minta Pilkada 2020 Ditunda, Khawatir Bisa Picu Kelompok Massa

Penundaan pilkada tidak akan ganggu pemerintahan

Sterilisasi Kantor KPU Makassar. IDN Times/KPU Makassar

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 perlu ditunda.

JK Beralasan, akan ada potensi pelanggaran kampanye yang membatasi jumlah massa kampanye akbar maksimal 50 orang.

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (kasus COVID-19)," kata JK di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Sabtu (19/9/2020).

Baca Juga: Jelang Pilkada, Komisioner dan Sekretaris KPU Sibolga Positif COVID-19

1. Penundaan pilkada tidak akan mempengaruhi pemerintahan

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (IDN Times/Fiqih Damarjati)

Menurut JK, keputusan untuk menunda pelaksanaan pilkada tidak akan mempengaruhi kerja Pemerintahan Indonesia.

Menurut dia, wali kota dan bupati kerap diganti pada tahun-tahun berikutnya.

"Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan," ujar JK.

2. KPU diminta membuat syarat-syarat kerumunan orang

Petugas kepolisian berjaga di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2020). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

JK meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat syarat-syarat perkumpulan orang, jika nantinya pilkada sulit untuk ditunda.

"Kalau terjadi pelanggaran, syarat-syarat katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200 (orang), kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," kata dia.

Baca Juga: Arief Budiman Sempat ke Makassar, Ketua KPU Sulsel Positif COVID-19

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya