Kasus Marsinah dalam Ingatan, Jalan Panjang Mencari Keadilan

2. Dua hal yang menyulitkan kasus pemerkosaan Mei 1998

Untuk kasus pemerkosaan Mei 1998 yang disoroti Perempuan Mahardhika,  sulitnya kasus ini diusut karena tak ada korban dan saksi yang mau bersuara. Hal ini membuat Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan tentang Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 jadi redup.

“Kami pikir bahwa alasan untuk tidak mengusut atau melanjutkan dokumen atau rekomendasi TGPF untuk adanya penyelidikan lanjutan hanya karena tak adanya korban yang mau bercerita ini tak bisa jadi alasan,” ujarnya.

Karena pemerkosaan menimbulkan dampak traumatis bagi korban apalagi tak semua korban mau muncul ke hadapan publik dan pengadilan. 

3. Mekanisme pembuktian di UU TPKS dengan kasus Marsinah

Tetapi, akhirnya setelah 24 tahun setelah reformasi, Indonesia sudah punya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur kekerasan seksual yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU ini dinilai Ika punya sejumlah terobosan, misalnya dalam hal bagaimana korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping yang termaktub dalam pasal 23 UU TPKS.

Kemudian bagaimana dalam pembuktian alat bukti bisa menggunakan surat keterangan psikolog klinis, psikater, dokter spesialis, rekam medis maupun hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan.

“Situasi ini memberikan perspektif baru dan komitmen bagi Indonesia dalam merespons kasus-kasus kekerasan seksual, terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi di masa lalu pada masa rezim militer orde baru,” kata dia.