TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kasus Obat Kedaluwarsa, Kuasa Hukum Korban: SP3 Saja Cukup

Pius Situmorang merasa bahwa polisi bingung tetapkan pasal

(ilustrasi obat) Pixabay/shutterstock

Jakarta, IDN Times - Perkembangan kasus pemberian obat kedaluwarsa, Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara, masih berlangsung.

Walau pun sang apoteker mengaku lalai karena memberikan obat kedaluwarsa kepada dua orang ibu hamil yakni Novi (21) dan Winda (23), polisi belum bisa menetapkan siapa tersangka di balik kejadian ini.

Pius Situmorang, kuasa hukum korban pemberian obat kedaluwarsa mengatakan belum menerima perkembangan kasus tersebut.

"Sampai sekarang belum tahu perkembangannya seperti apa karena saya masih pantau di beberapa media, tapi memang saya mungkin dalam waktu dekat ini akan coba minta ke polisi terkait perkembangan kasus," ujar Pius saat dihubungi IDN Times, Sabtu (31/8).

Baca Juga: Apoteker Akui Lalai, Kasus Obat Kedaluwarsa Belum Ada Tersangka

1. Akan ajukan SP2HP

IDN Times/Sukma Shakti

Pius Situmorang masih memantau jalannya kasus pemberian obat kedaluwarsa. Ke depannya, Pius akan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor.

"Rencananya sih kita itu tadi akan mengajukan SP2HP, kita akan minta itu ya surat perkembangan hasil penyelidikan karena itu merupakan wewenang pelapor mengetahui sejauh mana proses hukum itu sudah berjalan," ujar Pius pada IDN Times.

2. Polisi bingung tetapkan pasal

mediaindonesia.com

Menurut Pius,  proses penyidikan terkendala karena polisi merasa bingung dalam menentukan pasal yang tepat, padahal dalam laporannya Pius merasa pasal yang digunakan sudah tepat, korban melaporkan pihak puskesmas ke Polsek Metro Penjaringan dengan tuntutan perlindungan konsumen Pasal 8 UU RI Nomor 8 tahun 1999. Laporan tersebut dengan nomor LP940/K/VIII/2019/SEKPENJ.

"Ada pembicaraan bahwa mereka bingung-bingung terkait proses hukumnya ini jadi mau pasal apa yang diterapkan sementara pasalnya sudah jelas dalam pelaporan itu, mereka itu bingung bahwa katanya enggak masuk, setelah dilakukan analisis hukum pasal ini tidak masuk," kata Pius.

Baca Juga: Gelar Operasi Obat Kedaluwarsa di Puskesmas, Tim Intelijen Diturunkan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya