TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Kasus Mafia Minyak Goreng

Ada lima tersangka dari kasus ini

Ilustrasi Penurunan Harga Minyak (IDN Times/Arief Rahmat)
Verified
Lia Hutasoit

Jakarta, IDN Times - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah menyerahkan berkas perkara dari lima tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) alias tahap I.

Pelimpahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus minyak goreng dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022.

"Telah menyerahkan lima berkas perkara atas nama lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO pada Direktorat Penuntutan pada Jampidsus untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Lagi! Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Mafia Minyak Goreng

1. Ada lima tersangka dalam kasus mafia minyak goreng

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (kiri) mengenakan baju tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4/2022). (ANTARA FOTO/HO/Puspen Kejagung)

Adapun berkas perkara milik lima tersangka yaitu Dirjen PLN Kemendag IWW; lalu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SMA.

Kemudian General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas PTS, lalu LCW alias WH.

Baca Juga: Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Mafia Minyak Goreng, 1 dari Kemendag

2. Mafia minyak goreng dijerat dan disangkakan dengan pasal ini

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Pasal yang disangkakan para para tersangka yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai primair.

Subsaidernya adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik:
kejagung
berkas perkara
Mafia Minyak Goreng
Kasus
Topik Populer:
Indonesia Open 2024
mading xplore
Haji 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

PAN Nilai Perlu Ada Tindakan Serius Atasi Kasus Kekerasan Perempuan

PKS: Mandatory Spending Dipangkas, Masyarakat Sulit Akses Faskes

Soal Baliho Bergambar Prabowo dan Dirinya, Jokowi Tak Masalah

UU Kesehatan Disahkan, DPR Fraksi Demokrat Dukung Uji Materi ke MK

MUI Desak Polisi Tak Beri Izin Acara LGBT se-ASEAN di Jakarta

Tunisia Tunda Pembayaran Gaji Ribuan Guru yang Ikut Demo

Simulasi Pasangan Capres di Survei LSI: Ganjar-Erick Posisi Teratas

Kepulauan Solomon Teken Pakta Keamanan dengan China

Senyum Agung Saat Motornya yang Dicuri Dikembalikan Polres Metro Depok

Jelang KTT ASEAN, Satpol PP DKI Maksimalkan Pengamanan