TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

KemenPPPA Didampingi ART Korban Penyiksaan di Bandung Lapor ke Polisi 

Nantinya akan didampingi UPTD PPA Kabupaten Garut

Ilustrasi tersangka (IDN Times/Mardya Shakti)
Verified
Lia Hutasoit

Jakarta, IDN Times - Deputi Pemenuhan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati, mengatakan ART korban kekerasan majikan di Bandung Barat saat ini sudah didampingi untuk membuat laporan ke polisi.

“Tim Layanan SAPA 129 bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan P2TP2A Kabupaten Bandung Barat akan terus memastikan pelindungan dan pemenuhan hak korban khususnya pendampingan yang dibutuhkan oleh korban, dimulai dari pelaporan, pemulihan baik secara fisik maupun psikis, hingga pemulangan korban ke daerah asalnya di Kabupaten Garut,” kata Ratna dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).

Baca Juga: Majikan Siksa ART di Bandung Barat Sesali Perbuatannya

1. Minta aparat memberikan hukuman pada kedua pelaku

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati (Dok. KemenPPPA)

Dia meminta aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas pada dua pelaku yang merupakan suami istri. Ratna mengatakan, selain kekerasan, korban R (29) juga dilanggar hak-haknya sebagai pekerja.

“Kami turut prihatin dan sangat menyesalkan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hak-hak ART atas kejadian yang menimpa korban R yang disekap dan dianiaya oleh majikannya," kata dia 

2. Bukti absennya negara pada perlindungan ART

ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (IDN Times/Aditya Pratama)

R (29) disekap dan dianiaya oleh majikannya di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2022. R adalah warga Limbangan, Kabupaten Garut. Kondisi yang dialami korban, kata Ratna, adalah bukti absennya perlindungan negara pada para ART.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Kasus-kasus itu memperlihatkan betapa tidak manusiawinya perlakuan terhadap PRT, serta absennya perlindungan Negara terhadap ART, APH (aparat penegak hukum) harus menindak tegas pelaku kekerasan serta memproses hukum yang sesuai dan berlaku,” ujar Ratna

3. Semua orang berkedudukan sama di depan hukum

Deputi Perlindungan Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati dalam Rapat Panitia Kerja RUU TPKS, di Jakarta (1/4) (Dok. KemenPPPA)

Kasus yang dialami ART, baik penyiksaan, penyekapan, perbudakan, dan sebagainya masih terus berulang terjadi dan harus menjadi pelajaran. Proses hukum berat atau hukuman ringan terhadap pelaku tetap menjadi prioritas utama berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kasus serupa sebagai efek jera.

“Pada hakikatnya semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan baik terhadap rakyat kecil maupun penguasa,” kata dia.

Baca Juga: 5 Kesaksian Susi ART Sambo Bikin Geger, Hakim Sampai Jengkel

Topik:
art
penyiksaan
Update me
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Satgas Siapkan Sanksi Pencabutan Paspor Bagi Pengemplang Dana BLBI

Satgasus Korupsi Polri Petakan Masalah Ilegal Drilling

Departemen Kehakiman AS Tak Lagi Bela Donald Trump dalam Kasusnya

Pengadilan Jepang Tolak Pembatasan Toilet Perempuan bagi Transgender

Menlu Retno soal Al-Qur'an Dibakar: Itu Islamophobia!

Tawaf Wada dan Hukumnya, Haji Pertama Sekaligus Terakhir Rasulullah

Tampung Aspirasi Rakyat, Relawan Anies Gelar Musyawarah Reboan

Bunuh Pemain Sepak Bola, 3 Polisi Argentina Dipenjara Seumur Hidup

Panji Gumilang Blak-blakan soal Bunker di Ponpes Al Zaytun

Australia-India Jadi Batu Loncatan untuk Implementasi ASEAN Outlook