Ketua DPRD DKI Minta Wali Kota Baru Tak Jadi Kacung Pengembang

2. DKI sudah punya Perda tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Apalagi, menurut Pras Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin, sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya jabatan wali kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," ungkapnya