Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa tim pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib telah menyelesaikan laporan atas kasus tersebut. Atas hal tersebut, pihaknya pun bakal segera membentuk Tim Ad Hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat untuk peristiwa pembunuhan Munir.
“Melalui Sidang Paripurna pada Jumat, 12 Agustus 2022 dalam salah satu putusannya menyetujui pembentukan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ujar Taufan dalam keterangannya, dilansir Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: RI Dinilai Gak Jadi Bangsa Maju Jika Kasus Munir Tak Diusut Tuntas
1. Hal yang akan dilakukan tim ini
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Senin (15/8/2022). (Istimewa) Sementara Komisioner Komnas HAM bidang Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, tim Ad Hoc ini nantinya bakal menentukan apakah ada temuan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir.
"Ad Hoc itu tim untuk penyelidikan HAM yang berat, itu untuk melakukan penyelidikan ada tidaknya peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat," kata Beka saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Senin (15/8/2022) malam.
Baca Juga: Selebaran Pertanyakan Kasus Munir di Baliho Puan dan Pos Polisi
2. Nantinya akan disimpulkan apakah ada pelanggaran HAM berat
Mahasiswa mengikuti aksi refleksi 17 tahun kematian Munir di depan Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/9/2021). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) Dia mengungkapkan secara lebih rinci bahwa tim Ad Hoc bakal meminta keterangan soal peristiwa kematian Munir yang terjadi pada 2004 silam itu. Tim juga akan mengumpulkan dua bukti permulaan yang cukup untuk membuat kasus ini masuk kategori pelanggaran HAM berat.
“Dari situ kemudian disimpulkan apakah satu peristiwa disebut pelanggaran HAM berat atau tidak," kata dia.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Dibentuk mendekati waktu kedaluwarsa
Mahasiswa mengikuti aksi refleksi 17 tahun kematian Munir di depan Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/9/2021). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) Komnas HAM memang baru membentuk tim Ad Hoc saat kasus pembunuhan Munir mendekati masa kedaluwarsa yakni pada 7 September 2022.
Terkait hal ini, Beka mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti tahap penyelidikan pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tak bisa langsung menggunakan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasalnya sebuah kasus tidak bisa diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Kemarin saya dan teman-teman baru bekerja dengan UU 39 Tahun 1999, karena tahapannya begitu, kan tidak bisa ujug-ujug (pakai UU 39 tahun 2000) diputuskan ini ada indikasi pelanggaran HAM berat, nggak bisa. Harus dikaji dulu, mengumpulkan keterangan, kemudian dibentuk tim Ad Hoc," ujarnya.
