KontraS: UU Cipta Kerja Kesampingkan Hak-hak Kelas Pekerja

2. DPR disebut sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah

KontraS menyebut, DPR sebagai perwakilan rakyat, harusnya mendukung putusan mahkamah tersebut yang bersifat final and binding, sekaligus mengartikan bahwa tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. Sehingga, presiden sebagai objek putusan harus tunduk pada hal tersebut.

"Sayangnya, DPR tak lebih dari sebatas ‘tukang stempel’ kebijakan pemerintah," ujar Fatia menegaskan.

Fenomena ini dinilai sangat berbahaya, karena bisa jadi preseden buruk bagi pembuatan regulasi atau kebijakan pemerintah ke depannya. Sebab, tak ada jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk menggugat regulasi yang dibuat presiden bersama dengan legislatif.

"Hal ini jika ditelisik lebih jauh, merupakan bentuk absolutisme kekuasaan yang mana memusatkan otoritas ada pada eksekutif," ujarnya.

3. DPR disebut ambil fast track dengan sahkan Perppu Cipta Kerja

KontraS juga menilai, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR tidak peduli dengan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok buruh lewat berbagai protes dan demonstrasi yang sudah dilangsungkan.

"Sama seperti presiden, DPR juga menunjukkan keberpihakan kepada investor dan pengusaha dan mengorbankan kepentingan rakyat," ujar Fatia.

Disahkannya Undang-undang ini artinya menunjukkan bahwa DPR membangkang terhadap putusan MK dan mengambil fast track dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang materi muatannya sama dengan UU Cipta Kerja.