Mengawal Implementasi UU TPKS Dari Berbagai Perspektif

2. Kekerasan seksual menimpa bermacam-macam orang

Sementara, Dokter transpuan pertama di Indonesia, dr Alegra Wolter, mengatakan bila UU TPKS ini salah satu bagian dari kunci penanganan tindak pidana kekerasan seksual secara keseluruhan.

Dia mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual menimpa bermacam-macam orang, bukan hanya pada perempuan saja.

Sementara layanan kesehatan guna menangani kasus kekerasan seksual dirasa belum terlalu menjamin korban secara inklusif karena tenaga kesehatan masih tidak terlalu sensitif soal culture yang ada dan demografi seksual gender.

"kita belum jamin layanan kesehatan inklusif," kata dia.

Bukan hanya itu perlu ada pemahaman keberagaman korban kekerasan seksual, selain itu riset harus diperbanyak dan menjadikannya sebagai modul.

3. Bentuk pengakuan adanya kebutuhan perlindungan

Ketua umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)  mengungkapkan, makna disahkannya Undang-Undang TPKS adalah bentuk pengakuan adanya kebutuhan perlindungan lebih pada penyandang disabilitas.

"Tentunya perempuan penyandang disabilitas remaja dan anak penyandang disabilitas yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual karena kerentanan fisiknya, psikologi," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Beberapa hal yang diwujudkan kata dia adalah pelapor korban tidak kekerasan seksual adalah disabilitas maka pidana pelaku akan ditambah sepertiganya. Hingga pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum.